lensaraya.com | JAKARTA – Kebijakan strategis Pemerintah Indonesia memperketat tata niaga ekspor melalui sistem satu pintu di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendapat respons positif dari dunia usaha. Langkah ini dinilai strategis untuk mendongkrak daya tawar (leverage) komoditas unggulan nasional di pasar internasional sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa berbagai asosiasi pengusaha, baik domestik maupun internasional, menyambut baik regulasi anyar ini. Kepercayaan utuh dari pelaku usaha ini terbangun setelah pemerintah secara intensif menggelar sosialisasi guna menyelaraskan visi demi menggenjot performa perdagangan nasional.
“Para pelaku usaha mengapresiasi regulasi ini karena tujuannya jelas: mengoptimalkan nilai komoditas sumber daya alam strategis kita di pasar global. Dengan sistem satu pintu yang terintegrasi, Indonesia punya posisi tawar yang jauh lebih kuat,” ujar Airlangga di Jakarta.
Ia menambahkan, seluruh perwakilan asosiasi industri telah menyatakan komitmennya untuk patuh dan siap bersinergi di bawah payung kebijakan Kabinet Merah Putih.
Pemerintah menegaskan bahwa pembenahan tata niaga ini dilakukan tanpa mengorbankan iklim investasi yang telah berjalan. Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, memastikan bahwa kehadiran institusinya tidak akan mengganggu atau mengubah kontrak jangka panjang yang telah disepakati oleh pelaku usaha.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk tetap menghormati kontrak-kontrak yang sah. Kepastian hukum dan kenyamanan berbisnis di tanah air tetap menjadi prioritas utama kami,” tegas Rosan.
Kendati menjamin kelangsungan kontrak yang ada, pemerintah melalui badan khusus ekspor ini akan menjalankan fungsi pengawasan ketat terhadap pergerakan dan penentuan harga komoditas. Langkah evaluasi mendalam akan langsung diambil jika ditemukan indikasi praktik penjualan kurang bayar (under invoicing) di bawah indeks pasar dunia.
Langkah tegas ini dinilai krusial oleh para pengamat ekonomi untuk:
- Mencegah kebocoran pendapatan negara dari sektor hilir.
- Memastikan Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk secara optimal ke dalam sistem keuangan domestik.
- Memperkuat stabilitas moneter dan nilai tukar Rupiah.
Melalui koordinasi solid yang melibatkan jajaran Menteri Koordinator, kementerian teknis, serta Gubernur Bank Indonesia, penataan ekspor ini menjadi tonggak baru bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Transparansi dan tata kelola ekspor yang lebih rapi diyakini mampu melindungi kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi harga yang tidak adil, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi global yang mandiri.
