lensaraya.con | Banda Aceh — Mantan Ketua Komite I DPD RI periode 2014–2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., menegaskan bahwa temuan cadangan gas di Blok Andaman merupakan momentum krusial bagi kedaulatan ekonomi Aceh. Menanggapi langkah politik Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang resmi menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI terkait pengelolaan blok tersebut, Fachrul Razi menyebut langkah ini sebagai wujud nyata perjuangan hak konstitusional daerah.
Menurut tokoh nasional asal Aceh ini, penemuan di South Andaman oleh Mubadala Energy dan Andaman II oleh Harbour Energy bukan sekadar proyek biasa, melainkan masuk dalam kategori Giant Discovery (penemuan raksasa) terbesar ketiga di dunia dengan potensi nilai ekonomi mencapai Rp5.400 triliun.
“Ini adalah momentum ‘uji nyali’ bagi kedaulatan ekonomi Aceh. Jika dikelola secara onshore (di darat) di wilayah Aceh, porsi bagi hasil dan efek pengganda (multiplier effect) ekonominya mampu menjamin kesejahteraan rakyat Aceh hingga puluhan tahun ke depan,” ujar Fachrul Razi dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
Berdasarkan data resmi Kementerian ESDM dan SKK Migas, Fachrul Razi memaparkan bahwa total potensi sumber daya di seluruh area Blok Andaman diperkirakan mencapai 4.965 juta barel setara minyak (MMBOE – Million Barrels of Oil Equivalent).
Secara khusus, potensi gas bumi di tempat (gas in-place) berkisar antara 6 Trillion Cubic Feet (TCF) pada sumur awal (Layaran-1), hingga akumulasi total portofolio yang diproyeksikan mencapai 11 TCF.
“Jika dikonversi ke mata uang rupiah, dengan asumsi harga gas internasional standar saat ini dan nilai tukar Rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per Dolar AS, nilai total migas tersebut berada di angka USD 250 miliar hingga USD 300 miliar, atau setara dengan Rp5.400 triliun. Ini adalah kekayaan yang luar biasa,” jelas mantan Senator Aceh yang selama satu dekade mengawal hak-hak daerah di Senayan tersebut.
Lebih lanjut, Fachrul Razi menekankan pentingnya komitmen pemerintah pusat untuk memastikan proses hilirisasi dan pengelolaan dilakukan di daratan Aceh. Menurutnya, infrastruktur dan pengelolaan domestik akan membuka lapangan kerja massal serta menghidupkan sektor industri turunan di Serambi Mekah.
Ia juga berharap surat resmi dari Gubernur Muzakir Manaf kepada Menteri ESDM menjadi daya tawar yang kuat agar Aceh tidak sekadar menjadi penonton di tengah eksploitasi kekayaan alamnya sendiri.
“Uang sebesar itu harus berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di Aceh. Perjuangan Mualem harus didukung secara kolektif oleh seluruh elemen masyarakat Aceh agar sejarah kelam pengelolaan migas masa lalu tidak terulang,” pungkasnya.
