Lensaraya.com | Aceh Tamiang – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., didampingi wakil ketua II, Muhammad Nur, S.E., buka rapat panitia musyawarah (Panmus) pembahasan anggaran pendapatan belanja kabupaten (APBK) tahun 2027.
Rapat berlangsung di gedung DPRK Aceh Tamiang, komplek pusat perkantoran pemerintahan daerah di Karang Baru tersebut berlangsung, Senin, 10 Agustus 2026.
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon, S.H., kepada media mengatakan, awal mula proses tahapan rancangan penyusunan APBK tahun 2027 sudah mulai dilaksanakan meskipun masih agenda rapat panitia musyawarah guna menyusun kerangka kerja masing-masing bidang.
“Kita berharap realisasi anggaran untuk tahun 2027 mendatang dapat terlaksana tepat waktu sesuai diatur dalam regulasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan bagi kepentingan rakyat cepat, tepat, dan terukur hendaknya,” ujar Fadlon, S.H., Selasa (11/08/26).
Ketua DPRK Aceh Tamiang berharap kepada semua pihak terkait agar pro aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi proses penyusunan dan pengajuan anggaran tepat waktu serta membangun koordinasi dengan baik.
Rapat Panmus tersebut menghasilkan keputusan antara lain,
1. Penjadwalan Rapat Paripurna pembahasan KUA-PPAS Tahun 2027 direncanakan mulai 11 Agustus 2026 dengan agenda penyampaian KUA-PPAS oleh Bupati Aceh Tamiang kepada Pimpinan DPRK;
2. Perubahan susunan keanggotaan Panitia Anggaran berdasarkan usulan Fraksi-fraksi;
3. Menyurati Bupati terkait penyampaian Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
4. Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang direncanakan dari 26 s.d. 28 Agustus 2026; dan
5. Penjadwalan Rapat Dengar Pendapat yang direncanakan 13 Agustus 2026 terkait status legalitas lahan masyarakat yang menempati tanah HGU, aset BUMN dan tanah sewaan untuk mendapatkan bantuan stimulan perbaikan rumah dan pembangunan hunian tetap. RDP ini menghadirkan Forkopimda, perangkat daerah terkait, Camat dan 3 (tiga) orang perwakilan dari masyarakat wilayah masing-masing terkait permasalahan tersebut.*
Reporter : Adi Hunter
