Lensaraya.com | Aceh Tamiang – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD PDI) Perjuangan Provinsi Aceh, diwakili oleh Wakil Ketua I Bidang Kehormatan Partai, Hanafiah.S.H., tampung keluhan dan aspirasi masyarakat dikawasan Kecamatan Sekerak dan Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
Masyarakat kawasan tersebut keluhkan kondisi terkini jembatan Lubuk Sidup – Aras Sembilan diketahui jembatan penghubung kawasan strategis lintas ekonomi masyarakat maupun akses pemerintahan ke pusat pemerintahan Karang Baru.
Puing-puing jembatan permanen yang hancur diterjang banjir masih tergolek lesu di dasar Sungai Tamiang. Pemandangan ini menjadi saksi bisu perjuangan harian warga Kecamatan Sekerak dan sekitarnya.
Hingga hari ini Minggu 19 Juli 2026, nadi kehidupan ribuan masyarakat di sana seolah berdenyut lebih lambat, terikat pada tali-tali jembatan gantung darurat dan kayuhan perahu penyeberangan yang bertaruh dengan arus sungai.
Kondisi memprihatinkan ini memantik keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua I Bidang Kehormatan Partai Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (DPD-PDI) Perjuangan Aceh, Hanafiah.S.H.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan akses yang berkepanjangan ini tidak bisa lagi ditoleransi karena telah merenggut hak-hak dasar masyarakat.
“Jembatan Lubuk Sidup – Aras Sembilan ini bukan sekadar beton penghubung dua wilayah, melainkan urat nadi kehidupan. Ketika akses ini terputus, roda ekonomi melambat, biaya hidup melonjak, anak-anak bertaruh urusan sekolah, dan akses kesehatan menjadi barang mewah,” ujarnya dengan nada getir.
Mengapresiasi Gotong Royong, Menolak “Solusi Darurat” Jadi Permanen
Sejak jembatan utama ambruk, masyarakat bersama personel TNI dan para relawan memang telah bahu-membahu membangun jembatan gantung sebagai jalur alternatif. Sebuah potret gotong royong yang luar biasa, namun sekaligus potret ironis jika dibiarkan terlalu lama.
PDI Perjuangan Aceh mengapresiasi tinggi dedikasi warga dan TNI di lapangan, namun mengingatkan bahwa infrastruktur strategis adalah kewajiban mutlak negara, bukan beban yang harus dipikul selamanya oleh masyarakat.
“Semangat gotong royong warga memang luar biasa dan patut kita acungi jempol. Namun, solusi darurat tidak boleh disulap menjadi solusi permanen,” papar Hanafiah, S.H.
Sambungnya, “Pembangunan jembatan perintis atau darurat ini harus segera diganti dengan infrastruktur yang kokoh. Negara harus hadir secara utuh, memberikan kepastian keselamatan bagi rakyatnya,” tegas Hanafiah Wakil Ketua I Bidang Kehormatan Partai DPD PDI Perjuangan Aceh itu.
Jangan Biarkan Masyarakat Terisolasi, Desak Birokrasi Bergerak Cepat
Lebih lanjut, atas nama DPD PDI Perjuangan Aceh mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk segera menyatukan langkah.
Ia berharap, proses perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi pembangunan kembali Jembatan Lubuk Sidup – Aras Sembilan harus dipercepat tanpa alasan klasis birokrasi.
Ia mengingatkan, pemulihan pascabencana tidak boleh mandek pada pemberian bantuan logistik atau fasilitas darurat semata.
Harapannya, Esensi pemulihan yang sesungguhnya adalah mengembalikan martabat dan ritme hidup masyarakat seperti sedia kala melalui pembangunan infrastruktur yang aman, kuat, dan tahan bencana.
Sebagai penutup yang menohok, ia berpesan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap jeritan warga Sekerak yang setiap hari harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai.
“Jangan biarkan masyarakat terus-menerus hidup dalam ketidakpastian dan terisolasi. Bencana memang telah meruntuhkan jembatan fisik mereka, tetapi jangan sampai kelambanan birokrasi kita ikut meruntuhkan harapan rakyat,” tegas Hanafiah lagi.
“Pembangunan kembali jembatan permanen ini harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar wacana di atas kertas meja rapat,” pungkasnya.*
Reporter : Adi Hunter
