lensaraya.com | ACEH TIMUR – Proses pemulihan pascabencana di Aceh Timur dikhawatirkan terganggu dan dibayangi oleh manuver politik yang tidak bertanggung jawab. Di tengah upaya pemerintah daerah menyalurkan bantuan dan memulihkan ekonomi masyarakat yang lesu, justru muncul berbagai narasi liar yang menyasar langsung ke figur Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Padahal, gerak cepat Al-Farlaky yang turun langsung ke titik-titik pengungsian sempat mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Namun, citra positif tersebut mendadak dikaburkan dengan berbagai isu yang tidak relevan dan tidak berdasar, yang menyebar cepat di ruang digital tanpa disertai fakta dan sumber yang jelas.
Hal ini diungkapkan oleh Nanda Rizki, perwakilan dari Koalisi Pemuda Aceh (KPA), yang menilai ada kejanggalan dan upaya yang tidak biasa dialamatkan kepada kepala daerah tersebut.
“Ini bukan kritik biasa. Polanya terlihat sangat sistematis, muncul tepat setelah citra kepala daerah naik karena kerja nyata di lapangan saat menangani banjir. Patut diduga kuat ada upaya atau operasi untuk mereduksi dan menjatuhkan marwah politik Bupati Al-Farlaky,” ujar Nanda, Sabtu (25/4/2026).
Menurut Nanda, pola serangan yang dilakukan dimulai dari gerakan bawah tanah, berupa gosip yang disebar dari mulut ke mulut, mulai dari warung kopi hingga media sosial, lalu digoreng sedemikian rupa hingga menjadi opini publik yang negatif.
“Begitu Bupati viral karena aktif dan fokus pada kerja-kerja kerakyatan yang dinilai tidak menguntungkan pihak tertentu, langsung diserang citra dan marwahnya. Ini adalah cara lama yang sering digunakan dalam permainan politik kotor,” tegasnya.
Nanda mengingatkan bahwa di situasi masyarakat sedang berduka dan mengalami kesulitan akibat bencana, penyebaran hasutan tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan memecah belah persatuan.
“Fokus kita seharusnya tetap pada upaya pemulihan. Jangan sampai energi publik habis hanya untuk berdebat masalah prematur yang jelas-jelas dikonstruksi oleh oknum elit yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan dan dinamika politik adalah hal yang wajar, namun tidak boleh dilakukan dengan cara yang biadab dan melanggar norma.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran atau kesalahan, ujilah melalui jalur hukum dan mekanisme yang benar sesuai peran dan fungsinya. Bukan dengan cara membangun opini liar, menghasut, dan menjatuhkan orang lain. Masyarakat harus pandai membedakan mana kritik yang berbasis fakta dan mana yang hanya fitnah dan asumsi belaka,” ucap Nanda.
Lebih jauh, Nanda menyoroti bahwa saat ini kecepatan penyebaran berita seringkali tidak diimbangi dengan proses verifikasi. Ini menjadi bahaya tersendiri, di mana empati terhadap korban bencana justru kalah oleh sensasi politik.
“Aceh, khususnya Aceh Timur, tidak butuh keributan tambahan yang sifatnya remeh temeh. Yang kita butuhkan adalah dukungan dan kerja kolektif agar program pemerintah yang saat ini dijalankan untuk membantu masyarakat terdampak banjir bisa berjalan maksimal”, tegasnya.
“Jangan biarkan kerja nyata kepala daerah dikubur hidup-hidup oleh produksi isu busuk yang dibuat oleh mereka yang berada dari luar. Kita sudah mengenal betul sosok bupati kita saat ini,” tutup Nanda.
