lensaraya.com | Aceh Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur resmi menjalin kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Aceh Timur, Idi Rayeuk, Rabu (10/6).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Timur Ibsaini, serta disaksikan oleh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Forkopimda setempat.
Kerja sama ini berfokus pada penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya mitigasi risiko hukum sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemkab Aceh Timur.
Bupati Aceh Timur menyampaikan bahwa MoU ini merupakan pilar penting dalam mengawal program-program pembangunan daerah agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen kami untuk memastikan setiap kebijakan dan implementasi anggaran daerah mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dari Kejaksaan. Kami ingin meminimalisir celah pelanggaran hukum sekecil mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Ibsaini Kajari Aceh Timur menegaskan kesiapan pihaknya untuk memberikan pengawalan hukum, baik dalam bentuk pertimbangan hukum, bantuan hukum, maupun tindakan hukum lainnya yang diperlukan oleh pemerintah daerah.
“Kejaksaan hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), kami siap mengawal proyek-proyek strategis dan memberikan solusi hukum atas kendala tata usaha negara yang dihadapi Pemkab Aceh Timur,” pungkas Kajari.
Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berharap pelaksanaan program pembangunan di Aceh Timur dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan, demi kesejahteraan masyarakat luas.
